Jakarta, medianusantara.net : Republik Indonesia terdiri dari gugusan pulau-pulau yang terbentang luas dari sabang samapai merauke dan memiliki sumber daya alam yang melimpah, dari perkebunan, perikanan, hingga berbagai cadangan tambang terbesar di dunia.
Dari ulasan diatas dapat kami asumsikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat kesejahteraan yang baik, terlebih daerah-daerah yang diperlakukan khusus oleh pemerintah pusat seperti provinsi-provinsi di tanah papua yang di berikan tambahan anggaran berupa otonomi khusus, juga memiliki sumber daya alam melimpah, seperti kita ketahui bahwa provinsi papua tengah merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki cadangan tambang emas terbesar di dunia, saat ini.
Namun apa yang kami asumsikan ternyata terbantakan dengan apa yang di rasakan oleh masyarakat di provinsi papua tengah saat ini, khususNya masyarakat Kabupaten INTAN JAYA.
Dari rilis Badan Pusat Statestik Pusat pada tahun 2022, untuk kabupaten dengan tingkat kemiskinan masyarakat tertinggi yakni Kabupaten Intan Jaya dimana hamper 50% pendudukNya merupakan masyarakat miskin, tepatnya 42,3%.
Hel tersebut sama dengan apa yang kami temukan langsung di lapangan, dimana masyarakat kabupaten Intan Jaya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sangat sulit, masyarakat setempat hanya bergantung pada bercocok tanam, dan tidak memiliki sumpar pendapatan lain.
Sementara jika diamati dengan cermat maka kabupaten intan jaya merupakan daerah dengan sumber daya alam yang melimpah, yakni cadanagan emas terbesar (blok wabu).
Disamping itu juga untuk pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja DaerahNya kurang lebih 1,3 triliun rupiah per tahunNya, belum lagi ditambahkan dengan Dana Otonomi Khusus.
Kabupaetn Intan Juga merupakan salah satu kabupaten yang menerima deviden dari PT Freeport Indonesia, untuk tahun 2023 Kabupaten Intan Jaya menerima 160 milyar rupiah dari PT Freeport Indonesia.
Jika dibandingan dengan Kabupaten Nduga maka tingkat kemiskinan Kabupaten Nduga masih sangat rendah, meski kabupaten tersebut sangat rawan akan kemanan juga tidak menerima deviden dari PT Freeport Indonesia.
Tim medianusantara.net menemukan beberapa catatan yang sangat miris :
- Hampir seluruh fasilitas umum yang ada di kabupaten intan jaya merupakan peninggalan penjabat Bupati Maximus Zongonau yang menjabat sejak 26 mei 2009 – 26 mei 2010, dan David Setiawan yang menjabat sejak 26 mei 2010 hingga 22 november 2012.
- Satu-satunya bangungan yang terlihat berdiri megah di kabupaten intan jaya yakni kantor bupati, merupakan peninggalan Bupati defenitif pertama Natalis Tabuni yang menjadi Bupati selama dua Priode, sejak 22 november 2012 hingga 22 novenber 2017 dan 12 desember 2017 hingga desember 2022.
- Pelayanan pemerintahan di kabupaten intan jaya tidak dilaksanakan di kabupetn tersebut melainkan di kabupetn Nabire (Ibu Kota Provinsi Papua Tengah saat ini), sehingga masyarakat di yang mendiami Kabupten Intan Jaya tidak merasakan pelayanan Pemerintaan, pelayanan pemerintahan hanya di rasakan saat menjelang hari-hari besar kenegaraan. Kondisi ini telah terjadi sejak pemerintahan Bupati Natalis Tabuni hingga saat ini Penjabat Bupati Apolos Bagau, tidak ada perubahan yang di lakukan.
- Sejak Pemerintahan dibawa pimpinan Natalis Tabuni hingga saat ini Apolos Bagau, masyarakat Intan Jaya tidak pernah merasakan atau mengetahui pengunakan dana Bagi hasil dari PT Freeport Indonesia, dana ratusan milyar tersebut hanya digunakan oleh oleh Natalis Tabuni saat menjabat Bupati dan Apolos Bagau penjabat Bupati saat ini untuk kepentingan Ambisi jabatan politik mereka.
- Pelayanan public yang terasa di kabupaten intan jaya, hanyalah dari pihak gereja dan TNI – POLRI.
- Dana bantuan social yang di rasakan oleh masyarakat kabupetn intan jaya hanya dari pemerintah pusat, yakni berupa dana desa itupun dana tersebut selalu di potong dengan berbagai alas an yang tidak mendasar oleh kepala BPMK Joakim Muzizau dimana dana desa yang seharusnya 2 milyar rupiah setiap tahunNya untuk masing-masing desa, namun dari pemotongan yang di lakukan oleh kepala BPMK Joakim Muzizau maka setiap desaNya kadang menerima hanya 30% dari total dana tersebut setiap tahunNya.
- Bantuan social lainya yang sering diterima masarakat kabupaten intan jaya yakni Batuan Langsung Tunai ( BLT) merupakan program pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial Republik Indonesia.
Sejumlah catatan diatas menjadi cermin buruknya pelayanan pemerintahan di kabupaten intan jaya saat ini.
Hanya karena kepentingan politik masyarakat kecil selalu dikorbankan oleh pemimpinNya sendiri yang mereka percayakan, tanpa merasa bersalah.
Redaksi
