WAMENA — Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi Papua Pegunungan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan mengusut puluhan kasus dugaan korupsi yang telah membelenggu Kabupaten Jayawijaya selama lebih dari 15 tahun.
Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPD KNPI Papua Pegunungan, Bayam Keroman, menyampaikan bahwa korupsi di Jayawijaya bukan lagi sekadar isu, melainkan luka terbuka yang terus menggerogoti kepercayaan publik terhadap negara.
“Kami mendukung penuh pemerintahan Bupati Athenius Murib dan Wakil Bupati Ronny Elopere yang sedang berupaya membersihkan birokrasi. Tapi bagaimana mungkin mereka bekerja maksimal jika beban masa lalu selama 15 tahun dibiarkan tanpa pertanggungjawaban? KPK harus masuk dan bersihkan akar korupsi di Jayawijaya,” tegas Bayam.
Jayawijaya, yang kini menjadi pusat pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan, telah lama menjadi sorotan akibat dugaan praktik korupsi sistemik oleh oknum pejabat pemerintah, lembaga negara, dan pihak swasta. Namun, ironisnya, tidak satu pun kasus korupsi yang pernah dibawa ke ranah hukum dalam kurun waktu satu setengah dekade terakhir.
“Apakah hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas? Kami yakin institusi penegak hukum, termasuk KPK, sudah tahu betul tentang kondisi ini. Pertanyaannya: mengapa selama ini diam?” ujar Bayam dengan nada penuh kekecewaan.
DPD KNPI Papua Pegunungan juga mengingatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi utama pemerintahan yang sehat. Tanpa itu, seluruh visi-misi pembangunan hanya akan menjadi jargon kosong.
Lebih jauh, KNPI meminta Gubernur Papua Pegunungan, Bapak John Tabo, untuk ikut bersuara dan mendorong KPK masuk ke Jayawijaya. Sebagai gubernur pertama provinsi ini, John Tabo dinilai memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan ibu kota provinsi tidak dikuasai oleh jaringan koruptif.
“Jayawijaya harus menjadi simbol perubahan, bukan simbol impunitas. Kami menanti ketegasan Gubernur untuk menyuarakan kepentingan rakyat, bukan melindungi warisan korupsi masa lalu,” ujar Bayam.
KNPI juga menegaskan bahwa negara tidak boleh kompromi terhadap kejahatan luar biasa seperti korupsi. Dalam semangat kepemimpinan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto, organisasi pemuda ini berharap ada keberanian politik untuk memutus rantai perompakan anggaran rakyat.
“Negara tidak boleh memelihara penjahat anggaran. Jika kita ingin Papua Pegunungan bangkit, maka Jayawijaya harus dibersihkan dari oknum yang telah memiskinkan rakyat selama ini,” tutup Bayam dengan nada keras.
(Ade/Redaksi)
