Nabire, Papua Tengah – Penyerapan anggaran yang lambat di Provinsi Papua Tengah kembali menjadi sorotan tajam. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah dari jalur Otonomi Khusus, Yulius Miagoni, menyesalkan rendahnya realisasi anggaran daerah pada triwulan pertama tahun 2025 dan mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga akhir Maret 2025, penyerapan anggaran Provinsi Papua Tengah tercatat hanya mencapai 6,7%, anjlok tajam dibanding triwulan pertama tahun 2024 yang berada di angka 18,4%. Penurunan drastis ini dinilai sebagai cerminan lemahnya tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan.
“Ini sangat mengkhawatirkan. Penurunan hampir dua pertiga dari tahun lalu menunjukkan bahwa ada masalah mendasar yang harus segera dievaluasi. Kita tidak bisa lagi menerima alasan transisi atau penyesuaian visi-misi kepala daerah sebagai pembenaran,” tegas Yulius dalam keterangannya, Jumat (7/6).
Ia menekankan bahwa masa transisi seharusnya tidak lebih dari dua bulan. Setelah itu, seluruh pimpinan SKPD wajib menunjukkan kinerja nyata.
“Pejabat yang ditempatkan saat ini adalah orang-orang profesional. Mereka tahu tugas pokok dan fungsi masing-masing. Tidak bisa terus berlindung di balik alasan transisi. Sudah saatnya bergerak dan bekerja nyata,” lanjutnya.
Yulius juga mempertanyakan tidak adanya aktivitas pembangunan fisik maupun pengadaan yang melibatkan pihak ketiga hingga memasuki pertengahan tahun anggaran. Hal ini, menurutnya, menghambat belanja modal dan memperlambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Ketika kontrak pengadaan tidak jalan, maka belanja modal pun macet. Ini berbahaya karena stagnasi pembangunan akan langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya sektor ekonomi lokal,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa rendahnya serapan anggaran tidak hanya berdampak pada program pembangunan, tetapi juga memperlambat perputaran uang di seluruh lapisan masyarakat Papua Tengah. Situasi ini bertolak belakang dengan imbauan Menteri Dalam Negeri yang sebelumnya telah menegur daerah-daerah dengan daya serap rendah.
“Penyerapan anggaran yang tepat waktu sangat penting, tidak hanya di level pemerintah, tapi juga sebagai penggerak utama ekonomi masyarakat. Peredaran uang terganggu di semua tingkatan jika belanja daerah mandek,” ujarnya.
Untuk itu, Yulius meminta kepada DPR Papua Tengah melalui lima komisi untuk segera mengundang seluruh OPD mitra kerja guna melakukan evaluasi menyeluruh. Ia menegaskan bahwa anggaran tahun 2025 harus diserap maksimal agar tidak kembali ke kas negara.
“Kita harus pastikan bahwa dana yang sudah dialokasikan benar-benar digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Ketua DPR dan semua komisi harus segera bertindak. Masyarakat tidak menuntut alasan – mereka menuntut hasil,” tandasnya.
Yulius juga menekankan bahwa Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, serta OPD teknis dan keuangan harus menunjukkan keseriusan dan tanggung jawab dalam memastikan daya serap APBD Provinsi Papua Tengah tahun 2025 berjalan optimal.
“Papua Tengah tidak boleh stagnan. Evaluasi harus segera dilakukan. Jangan jadikan masa transisi sebagai kambing hitam selamanya. Pemerintah harus bekerja cepat, tepat, dan transparan,” tutup Yulius.
(Ade/Redaksi)
