SIDOARJO – MN.Net

Guna menghindari praktik titip-titipan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online tahun ini, Komisi D DPRD Sidoarjo tetap eksis untuk melakukan pengawasan dan pemantauan. Pengawasan dan pemantuan dilakukan Komisi yang membidangi pendidikan itu agar proses PPDB online 2019 berjalan dengan baik dan jujur.

PPDB online sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo. Mulai dari sekolah SD Negeri dan SMP Negeri. PPDB tahun ini dalam penerimaan dan seleksi siswa-siswi baru masuk ke tingkat SMP Negeri. Ada beberapa persyaratan yang dikeluhkan orangtua dan para murid. Yakni tentang persyaratan fakta integritas surat domisili yang meminta tanda tangan Ketua RT, Ketua RW dan Lurah/Kepala Desa peserta didik beralamat.

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo H Usman, M.Kes yang dikonfirmasi membenarkan keluhan persyaratan tersebut. Fakta integritas yang meminta surat domisili sesuai alamat identitas peserta didik ini sangat memberatkan masyarakat. Sebab, mereka akan disibukkan dengan mencari Ketua RT, Ketua RW dan Lurah/Kepala desa untuk meminta tanda tangan tersebut.

“Persoalan ini nanti akan kami agendakan untuk pembahasan dengan Komisi D,”tegas H Usman, M.Kes, (27/05/2019).

Tidak hanya mengenai surat keterangan domisili pakta integritas saja yang dikeluhkan peserta didik dan masyarakat. H Usman mengatakan bahwa persoalan zonasi juga banyak keluhan yang terjadi dimasyarakat. Karena menurut keluhan masyarakat, sistem zonasi pendidikan itu dianggap membatasi ruang gerak  para peserta didik atau orangtua murid untuk menyekolahkan anaknya ke tempat sekolah yang bebas dipilihnya.

Untuk menampung aspirasi dari masyarakat ini, Komisi D tambah H Usman akan melakukan pembahasan. Program dan sistem yang terbaik dalam memajukan pendidikan di Sidoarjo. “Sistem pendidikan yang mana yang lebih baik kita pakai. Dan yang merugikan masyarakat akan kita hilangkan. Pembahasan nanti untuk mencari solusi yang terbaik,”harap H Usman politisi PKB yang terpilih lagi menjabat periode 2019-2024 ini.

Sementara itu pendapat serupa juga disampaikan oleh anggota Komisi D lainnya, Kayan. Anggota Fraksi Gerindra dari Dapil Krian, Balongbendo dan Tarik ini berharap pelaksanaan PPDB online Tahun 2019 ini dilaksanakan sebaik-baiknya. Dilaksanakan dengan baik tanpa ada keresahan di masyarakat. Tanpa merugikan masyarakat dan calon peserta didik.

“Apabila banyak yang merugikan masyarakat. Nanti Komisi D akan melalukan evaluasi dan membahasnya dengan Dikbud Sidoarjo guna mencari solusi terbaik,”kata Kayan.

Kayan berharap, PPDB online tahun ini harus lebih baik dari pelaksanaan tahun sebelumnya. Dan tahun sekarang, pelaksanaannya lebih baik dari tahun depan.

Sementara itu Kepala Dikbud Sidoarjo, Drs H Asrofi MM dikonfirmasi sebelumnya mengatakan bahwa untuk pelaksanaan PPDB 2019 sudah berjalan dengan baik. Mengenai pelaksanaan PPDB tahun ini menggunakan aturan Perbup (Peraturan Bupati) Sidoarjo.

“Untuk sistem zonasi, segi positifnya adalah untuk pemerataan pendidikan. Sedangkan untuk pakta integritas membuat surat keterangan domisili dari Ketua RT, Ketua RW dan Lurah/kepala desa, persyaratan ini untuk melindungi peserta didik warga Sidoarjo. Kuota PPDB tidak akan berkurang dari serangan peserta didik dari luar Sidoarjo,”ujar H Asrofi.(adv/dar/humas-dprd-sidoarjo).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here