Jelang Pilkades Serentak, Pansus Bahas Batasan Umur Calon Maksimal 63 Tahun

This image has an empty alt attribute; its file name is 2019-okpar-copy.jpg

SIDOARJO – MN.Net

Upaya para calon kades (kepala desa) yang sudah berusia diatas 63 Tahun bisa bernafas lega. Pasalnya, batasan umur 63 Tahun dapat mengganjal kebebasannya mengikuti pesta demokrasi pilkades serentak yang digelar 19 April 2020. Melalui DPRD Sidoarjo akhirnya dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Pilkades.

Pansus Pilkades bertujuan menampung aspirasi masyarakat yang mengeluh tentang Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang batasan usia maksimal 63 Tahun sudah tidak boleh mencalonkan lagi. Aspirasi masyarakat didengar dan diperjuangkan oleh DPRD Sidoarjo. Akhirnya Pansus penyelenggaraan Pilkades menyetujui dua perubahan.

Yakni perubahan, yang semula calon kades dibatasi usia maksimal 63 Tahun. Kini calon kades sudah tidak dibatasi usia. Perubahan berikutnya adalah calon kades harus berdomisili dan ber e-KTP Indonesia.

Ketua Pansus Pilkades, H Warih Andono, SH mengatakan pansusnya sudah melakukan kajian dan berusaha memperjuangkan aspirasi warga. Yakni melakukan perubahan calon kades sudah tidak dibatasi dengan usia. Sebelumnya, menurut anggota Fraksi-Golkar ini, sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2015, calon kades dibatasi dengan usia maksimal 63 Tahun.

“Untuk perubahan di Perda Pilkades hanya ada dua. Satu, sudah tidak ada batasan usia. Kedua, calon berdomisili dan ber e-KTP Indonesia,”tegas politikus asal Waru yang juga Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo ini, Selasa (03/12/2019).

Hasil rapat Pansus Pilkades sudah memutuskan bahwa calon kades sudah tidak dibatasi dengan usia. Dan calon kades berdomisili dan ber e-KTP Indonesia. Namun Perda Pilkades yang merubah dua peraturan itu hingga saat ini belum disahkan. “Pengesahan Perda calon kades tidak dibatasi usai dan calon harus berdomisili dan ber e-KTP Indonesia masih menunggu,”ujar Warih.

Anggota Pansus Pilkades yang lain, H Choirul Hidayat juga membenarkan bila Perda calon kades yang dibatasi dengan usia maksimal 63 Tahun sudah ada perubahan. Sekarang calon kades sudah tidak dibatasi dengan usia.

“Kami sebelum memutuskan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jatim,”tegas H Choirul Hidayat politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Anggota dewan dua periode ini juga tak menampik bahwa perubahan Perda membatasi usia calon kades belum disahkan oleh dewan. “Tinggal pengesahan saja,”pungkasnya.

Sebelumnya, para calon kades dari wilayah Sidoarjo barat memperjuangkan haknya menuntut agar aturan Perda Nomor 8 Tahun 2015 untuk dirubah. Karena aturan tersebut sangat membelenggu kebebasan demokrasi. Akhirnya, perjuangannya membuahkan hasil. Namun pengesahan tampaknya membutuhkan waktu panjang. Padahal Pilkades serentak waktunya sudah dekat. Yakni akan digelar serentak pada 19 April 2020. Semoga saja Perda perubahannya cepat disahkan dewan. (dar/adv/humas-dprd-sidoarjo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here